SOSIALISASI DAN INTERNALISASI RBP

Grand strategy polri tahun 2005-2025, renstra polri tahun 2010-2014, reformasi birokrasi polri dan struktur organisasi polri yang baru. Selanjutnya menetapkan program revitalisasi polri yang terangkum dalam road map berikut program revitalisasinya serta komitmen yang akan diwujudkan guna menuju polri yang melayani, proaktif, transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap polri semakin meningkat.

Alur pikir yang saya sampaikan berawal dari renstra polri tahap ii tahun 2010-2014 yang telah menetapkan visi polri yaitu "terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif", secara subtansi visi tersebut mengandung makna:

bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri menjadi prioritas pertama pada renstra polri tahap i yang harus diwujudkan sebagai pondasi pelaksanaan renstra polri tahap ii tahun 2010-2014, selanjutnya pepjalanan pembangunan polri saat ini telah memasuki renstra polri tahap ii tahun 2010-2014, dengan sasaran membangun sinergi dengan seluruh komponen dan masyarakat yang disebut dengan partnership building, dan telah dijabarkan dalam program dan anggaran polri yang selaras dengan arah kebuakan nasional kabinet indonesia bersatu ii di bidang keamanan yaitu :

1. Peningkatan kepercaymn masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
2. Penerapan quick'winsvi seluruh wilayah nkri;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (sdm);
4. Modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian dari reformasi birokrasi polri;
5. Pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
6. Peningkatan profesionalisme yang diiringi kesejahteraan anggota polri.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang no 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (rpjpn) tahun 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa kelembagaan dan kementerian harus melaksanakan reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, transparan dan akuntabel guna menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik.