DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI POLRI

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005 – 2025;
3. SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL : SKEP/360/VI/2005 TANGGAL 10 JUNI 2005 TENTANG GRAND STRATEGI POLRI TAHUN 2005 – 2025;
4. KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : KEP/37/IX/2008 TANGAL 27 OKTOBER 2008 TENTANG PROGRAM KERJA AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI MENUJU POLRI YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT;
5. PERATURAN KAPOLRI NOMOR : 21, 22 DAN 23 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TINGKAT MABES; TINGKAT POLDA; TINGKAT POLRES DAN POLSEK;
6. SURAT KAPOLRI NOMOR : B/4662/XII/2010 TANGGAL 27 DESEMBER 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI;
7. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025;
8. PERATURAN MENTERI NEGARA PAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR  20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014;
9. REVITALISASI POLRI MENUJU POLRI YANG AKUNTABEL, TRANSPARAN, MELAYANI DAN PROAKTIF GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT;
10. SURAT PERINTAH KAPOLRI NOMOR : SPRIN/865/V/2011 TANGGAL 20 MEI 2011 TENTANG TIM KELOMPOK KERJA PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II;
11. SURAT KAPOLRI NOMOR : B/2387/VII/2011 TANGGAL 8 JULI 2011 PERIHAL STRUKTUR ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI POLRI TINGKAT POLDA;
12. SURAT KAPOLDA KALBAR NOMOR : B/1729/VII/2011 TANGGAL 22 JULI 2011 PERIHAL STRUKTUR ORGANISASI TIM REFORMASI BIROKRASI POLRI TINGKAT POLDA DAN TINGKAT POLRESS/TA;
13. SURAT KAPOLRI NOMOR : B/3519/X/2011 TANGGAL 10 OKTOBER 2011 PERIHAL DIREKTIF KAPOLRI TENTANG PELAKSANAAN RBP GELOMBANG II TAHUN 2011-2014;
14. SURAT PERINTAH KAPOLDA KALBAR NOMOR : SPRIN/1149/VII/2011 TANGGAL 7 NOPEMBER 2011 TENTANG SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA KALBAR GELOMBANG II TAHUN 2010 - 2014.